DPRD Tanah Datar Gelar Paripurna APBD 2025: Raih WTP, Fraksi Ingatkan OPD Jangan Terlena

 

STD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Pagaruyung, Jumat (12/6/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri oleh 22 anggota dewan.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, jajaran kepala OPD, camat, hingga wali nagari se-Tanah Datar.

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Terlebih, laporan keuangan tersebut sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Apresiasi senada juga datang dari delapan fraksi DPRD Tanah Datar yang menyampaikan pandangan umumnya melalui masing-masing juru bicara (jubir).

Meski kompak memuji torehan opini WTP, seluruh fraksi mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tanah Datar tidak cepat berpuas diri. Dewan menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari opini WTP semata, melainkan dari dampak riil di masyarakat.

Sejumlah catatan kritis dari para anggota legislatif tertuju pada sektor penggunaan anggaran, realisasi pendapatan daerah, hingga optimalisasi Pajak Asli Daerah (PAD).

Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar harus melahirkan terobosan baru untuk mendongkrak pendapatan daerah.

"Peningkatan PAD memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar berbagai kendala yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang pada tahun-tahun mendatang," ujar Herman.

Di sisi lain, Fraksi NasDem yang diwakili oleh Noviandri menyoroti aspek efisiensi dan asas manfaat anggaran. Ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.

"Setiap rupiah anggaran yang digunakan harus benar-benar mampu mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung," tegas Noviandri.

Selain masalah finansial, isu krusial mengenai konflik teritorial ikut mencuat dalam sidang paripurna kali ini. Fraksi PPP secara khusus menyoroti persoalan sengketa tapal batas wilayah yang hingga kini belum menemui titik terang.

Jubir Fraksi PPP, Zulhadi, meminta agar pemerintah daerah bergerak cepat menyelesaikan konflik perbatasan agar tidak berlarut-larut dan memicu gesekan di tingkat bawah.

"Kami mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Bupati dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Fraksi PPP mendorong percepatan penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok," pungkas Zulhadi.

Sidang paripurna ini nantinya akan dilanjutkan kembali dengan agenda tunggal penyampaian jawaban resmi pemerintah daerah (Bupati) terhadap seluruh pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

red