Bupati Eka Putra Jawab Pandangan Fraksi DPRD Tanah Datar Terkait APBD 2025 dan Penyebab SiLPA

 

STD – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melangkah ke tahapan berikutnya dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, secara resmi menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung, Senin (15/6/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh 22 anggota DPRD, Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para kepala OPD, camat, hingga wali nagari se-Tanah Datar.

Dalam nota jawaban setebal 50 halaman, Bupati Eka Putra menanggapi secara rinci berbagai pertanyaan, masukan, dan kritik dari delapan fraksi DPRD Tanah Datar. Fokus utama jawaban bupati tertuju pada isu krusial seperti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD), sengketa tapal batas, hingga strategi genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengawali penjelasannya, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD yang telah mendukung kinerja pemerintah daerah. Salah satu prestasi yang disorot adalah keberhasilan Tanah Datar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2025 dari BPK RI.

"Ini adalah raihan WTP ke-15 kalinya bagi Tanah Datar, dan ke-14 kali secara berturut-turut. Ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen mempertahankan capaian ini dengan tetap patuh pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku," ujar Eka Putra.

Menjawab pertanyaan mayoritas fraksi mengenai tingginya angka SiLPA Tahun Anggaran 2025, Bupati Eka Putra memaparkan dua faktor teknis utama di balik kondisi tersebut:

1. Akumulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lambat Cair: Adanya sisa DAK dari tahun-tahun sebelumnya yang belum bisa dieksekusi lantaran belum diterbitkannya petunjuk teknis (juknis) penggunaan dari kementerian terkait.
2. Dana Transfer Akhir Tahun: Adanya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang baru masuk ke kas daerah pada akhir tahun anggaran. Dana tersebut meliputi tambahan penghasilan guru, bantuan Presiden, serta bantuan keuangan khusus penanganan bencana alam.

Terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Eka Putra menegaskan bahwa pengelolaannya sudah mengacu pada Surat Edaran Mendagri tentang penyesuaian transfer bagi wilayah terdampak bencana.

"Dana tersebut dialokasikan secara akuntabel untuk sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga mitigasi dan kesiapsiagaan bencana," tegasnya.

Isu sensitif mengenai batas wilayah antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok di kawasan Nagari Simawang juga mendapat penjelasan konkret.

Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Tanah Datar sudah mengajukan permohonan penyelesaian ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tahun 2022. Namun, hingga saat ini regulasi resmi dari pusat belum kunjung terbit.

Sebagai langkah taktis, Pemkab Tanah Datar telah menggelar rapat koordinasi langsung dengan Pemkab Solok untuk merumuskan solusi bersama demi menjaga kondusivitas warga di perbatasan.

Menutup nota jawabannya, Bupati Eka Putra membeberkan strategi agresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Langkah-langkah strategis yang sedang berjalan meliputi:

• Pemutakhiran Data: Memperbarui data potensi pendapatan daerah agar lebih akurat.
• Pengawasan Ketat: Meminimalisir kebocoran pajak dan retribusi di lapangan.
• Digitalisasi Sistem Pembayaran: Menerapkan sistem pembayaran berbasis digital/elektronik untuk mempermudah masyarakat sekaligus transparansi.
• Edukasi Masif: Menggencarkan sosialisasi sadar pajak melalui pamflet, baliho, hingga kampanye kreatif di media sosial.

Sidang paripurna ini menjadi bukti komitmen transparansi antara eksekutif dan legislatif demi pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

ril